+62 274 441 5151 lsmjatrova@gmail.com

Artikel

Catatan dan Artikel

Filantropi Islam dan Kemiskinan

JATROVA – Dewasa ini “kebangkitan zakat’ menjadi tagline dan agenda utama bagi Badan Amil Zakat Nasional untuk periode 2016-2020. Dalam 20 tahun terakhir masyarakat banyak berharap adanya kebangkitan zakat mampu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa kebijakan telah direncanakan oleh pemerintah dan DPR ditandai dengan dibuatnya UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai revisi UU No 38 Tahun 1999 tentang hal serupa. Peraturan lain sebagai turunan dari undang-undang tersebut juga sudah siap.

Bersamaan dengan itu, semangat kebangkitan zakat juga diserukan oleh Ketua Baznas saat ini, Prof Bambang Sudibyo, yang juga [ernah menjabat sebagai menteri ekonomi dan menteri pendidikan nasional. Perkiraan potensi zakat di Indonesia sekarang ini mencapai Rp 240 triliun, jumlah sudah bertambah dari yang sebelumnya.

Para pengelola dana filantropi islam, termasuk didalamnya ada zakat, infak, dan sedekah, telah menjamur kemana-mana dan dikelola secara rapi dan sebagian diantaranya telah dikelola secara profesional. Dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, lembaga filantropi yang sudah bertunas sejak tahun 1990 itu mampu mengelola dana.

Lembaga filantropi modern lebih punya greget dibandingkan dengan lembaga amil zakat di masjid-masjid. Meskipun upaya untuk mengentaskan kemiskinan masih dipertanyakan. Namun, melalui ini justru konsep kemiskinan layak untuk di eksplorasi kembali. Seiring dengan perkembangan zaman dan berbagai perubahan yang ikut mengiringi, berdasarkan kondisi ekonomi-sosial masyarakat Indonesia.

Seringkali jumlah orang miskin di Indenesia diperdebatkan. Hal ini terjadi karena ukuran yang digunakan pemerintah hanya berdasarkan lembaga swadaya atau agensi internasional, yang notabene tidak selalu sama. Jadi, apakah jumlah pendapatan perhari cukup memberikan jawaban atas definisi kemiskinan?. Lalu, bagaimana lembaga zakat merumuskan program pengentasan kemiskinan.

Sebenarnya islam cukup komprehensif memberikan fungsi zakat dalam agenda pengentasan kemiskinan. Misalnya saja, Islam telah merumuskan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat diantaranya akir, miskin, ibnu sabil, mualaf (termasuk non-Muslim dan yang baru berislam yang hatinya cenderung dekat dengan Islam dan tidak memusuhi Islam), riqab (hamba sahaya), gharamin (orang-orang yang berhutang), amilin (pengelola dana zakat), ibnu sabil, dan fi sabilillah.

Pada era modern saat ini, pemaknaan mengnai konsep kemiskinan harus diperluas. Termasuk menerapkan standar tertentu yang tentunya berdasarkan hasil studi. Terbaru. Misalnya sandang, berarti ukuran pakaian yang layak seperti apa, pangan berarti standar gizi yang harus dipenuhi apa saja, dan lain sebagainya. Jika cara membaca makna kemiskinan demikian, maka pengelolaan dana zakat akan lebih transformative dan kontekstual.

Pada 2010, the University of Oxford dan United Nation Development Program mengkaji hal ini dan merumuskan multidimentional poverty index (MPI). Dalam MPI, yang disebut miskin tidak terbatas pada berapa penghasilan seseorang, tapi lebih fokus pada hal-hal berikut:

  1. Kesehatan yang buruk karena minimnya pengetahuan masyarakat dan sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai.
  2. Pendidikan masyarakat yang masih rendah. Tidak jarang masyarakat yang masih belum paham pentingnya mengenyam pendidikan.
  3. Standar hidup yang tidak layak. Di kota-kota besar masih banyak terdapat pemukiman kumuh. Begitu juga di beberapa desa, sanitasi yang jauh dari sehat, air bersih yang masih sulit diakses, dan lain-lain.\
  4. Tersisihkan dan tak terberdayakan. Artinya tidak sedikit kelompok masyarakat yang masih terpinggir dan tidak terjangkau oleh pemerintah.
  5. Pekerjaan yang tidak berkualitas. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pekerja informal terbesar di dunia, yang mana masyarakat bekerja diluar bingkai program ekonomi pemerintah.
  6. Rasa aman yang kurang dan adanya tindak kekerasan. Rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya pengetahuan, dan tingginya pengangguran menjadikan watak masyarakat mudah tersulut melakukan kekerasan.

Oleh karena itu, program pemberdayaan dan penguatan kapasitas masyarakat menjadi sesuatu yang tak bisa diabaikan. Dalam rangka mnegurangi kemiskinan multidimensi, tentu masih banyak tugas yang harus diselesaikan. Untuk mendukung rencana ini, pengelola dana zakat dituntut lebih professional dan akuntabel agar mereka mendapat dukungan yang kuat dari public. Demi mewujudkan cita-cita besar ini, kerjasama antar lembaga filantropi islam sangat diharapkan untuk situasi sekarang. Negara juga perlu menerima kehadiran lembaga masyarakat sipil sebagai mitra untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

 

Opini oleh: Hilman Latief, Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ketua Badan Pengurus Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah

 

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/08/03/obbhw74-filantropi-islam-dan-kemiskinan

Sumber foto: http://sedekahair.org/keutamaan-sedekah-bagian-kedua/

Leave a Reply